Soft Skill dan Strategi Komunikasi Pertanian

Pada tingkat penyuluh, ketersediaannya di lapangan sangat terbatas jumlah dan kualitasnya.  Selain kemampuan dasar yang masih rendah, sebagian besar penyuluh juga belum memiliki  kapasitas  soft skill yang memadai, khususnya terkait dengan kemampuannya dalam berkomunikasi dan dalam memberikan advis  yang baik kepada petani.    Adapun di tingkat pengambil kebijakan, masih banyak  instansi daerah yang belum mampu memetakan sumber daya pertanian di daerah secara komprehensif dan memiliki kecermatan dalam membuat konsep pemanfaatannya. 

Keperluan SDM pertanian yang berkualitas, khususnya yang mampu memahami karakter pelaku pembangunan pertanian di lapangan (petani) menjadi sangat penting, dikarenakan arah pengembangan pertanian dalam konsep revitalisasi  bersifat pendekatan partisipatif lokal. ”Think globally, act locally” (berfikir secara global dan bertindak sesuai dengan kondisi lokal) diharapkan dapat diimplementasikan oleh aparatur pertanian dalam menghadapi krisis ekonomi global.

Pada tataran mikro, sumber daya manusia memerlukan proses pembelajaran berkesinambungan. Belajar harus diintegrasikan ke dalam suatu pekerjaan, sebagai bagian dan paket kerja harian  Budaya belajar juga mengandung makna bahwa setiap individu pelaku pembangunan pertanian harus selalu memiliki daya tanggap dan kepekaan tinggi (soft skill) terhadap setiap fenomena perekonomian yang ada.  Dengan demikian, tidak harus kelimpungan dan  panik berlebihan menghadapi setiap guncangan eksternal yang ada, seperti krisis moneter global sekarang ini (Mangkuprawira, 2008).  

Rendahnya kapasitas soft skill SDM pertanian merupakan salah satu penyebab terpuruknya daya saing global dan tidak tahannya pertanian Indonesia dalam menghadapi krisis global.  Soft skill yang dimaksud juga termasuk kemampuan SDM pertanian dalam berkomunikasi, membangun jiwa kewirausahaan, kerja sama, dan kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan strategis di segala lini pembangunan pertanian.  Oleh karena itu, agar sektor pertanian semakin kuat dalam menghadapi krisis ekonomi global, diperlukan strategi komunikasi untuk mendukung peningkatan kapasitas soft skill SDM pertanian di setiap lini pembangunan pertanian.

           

Peran komunikasi pembangunan untuk berbagi pengetahuan (knowledge-sharing model) secara setara memusatkan perhatian kepada posisi yang setara antara pemberi dan penerima manfaat pembangunan (benefactors and beneficiaries).  Dalam posisi setara ini keduanya saling mempengaruhi dan berbagi pengetahuan.  Di sini dikombinasikan antara paradigma dominan dan kritis karena dipandang menjadi lebih lengkap dalam menjalankan komunikasi pembangunan.  Adapun menurut Hornik (1988) komunikasi di dalam aktivitas pembangunan, khususnya pada bidang pembangunan pertanian dan perdesaan menurut Hornik (1988), memiliki beberapa peran di antaranya adalah sebagai penghubung antar kelembagaan, penguat pesan, dan sekaligus sebagai akseletator dalam berinteraksi.

Dengan demikian, strategi komunikasi dalam pembangunan pertanian dan perdesaan adalah keseluruhan perencanaaan, taktik, cara yang akan digunakan pelaku pembangunan pertanian untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan pertanian kepada petani  dengan memperhatikan keseluruhan aspek yang ada melalui berbagai media komunikasi untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian dan perdesaan yaitu untuk kesejahteraan petani.  Paradigma yang digunakan dalam pembangunan pertanian adalahcommunication for development (Servaes, 2002).       

Dalam paradigma Communication for Development, petani yang semula dijadikan obyek dalam pembangunan, sudah sepantasnya untuk saat ini dijadikan sebagai subyek pembangunan.  Fokus pembangunan pertanian yang diarahkan pada petani tidak terlepas dari tuntutan perubahan pola pikir petani dalam berusaha tani maupun dukungan dari agen pembaharu dan peran pemerintah yang secara tidak langsung mendukung pola usaha tani agar dapat bersaing dalam iklim global. 

 Dengan demikian strategi komunikasi pembangunan pertanian menggunakan model komunikator pendukung pembangunan (Development Support Communicator) memusatkan pada penyusunan posisi-posisi yang sejajar, tidak memusatkan pada penyusunan posisi-posisi yang sejajar, tidak memusatkan pada media, sebaliknya mengembangkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat (Melkote, 1991 dalam Hadiyanto, 2007). Komunikator berperan sebagai mediator antara tenaga ahli dan pemanfaat pembangunan, sehingga kesenjangan informasi antara tenaga ahli dengan pemanfaat pembangunan dapat dikurangi.

Strategi komunikasi mendukung peningkatan softskill bagi pelaku agribisnis di lapangan dapat dilaksanakan dengan menyusun program komunikasi yang tepat.  Strategi komunikasi yang diarahkan pada peningkatansoft skill pelaku pembangunan pertanian dapat diarahkan dalam bentuk pengembangan program pendampingan pelaku agribisnis di lapangan melalui metode diskusi kelompok, presentasi dalam identifikasi masalah, penentuan prioritasi kebutuhan dan upaya pencapaiannya, sampai pada role play (bermain peran).  Metode ini dapat digunakan untuk mengasah kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama di antara peserta pendampingan sehingga dapat dibangun lingkungan di mana pelaku pembangunan pertanian dapat belajar dengan baik (participant centre learning).

Sumber : http://ronawajah.wordpress.com/2008/12/21/soft-skill-dan-strategi-komunikasi-pertanian/

Perlu Komunikasi Partisipatif Petani dalam Pembangunan Pertanian

    Kedepan perlu adanya strategi pendekatan komunikasi yang horizontal, konvergen, transaksional dan partisipatif dalam pertanian sehingga bisa mempercepat alih teknologi dan adopsi inovasi program serta akan menggerakkan partisipasi petani dalam program-program pembangunan pertanian.  Demikian hasil kajian Wawan Tolinggi, Staf Pengajar Jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Negeri Gorontalo, Makasar yang disampaikan saat Diskusi dan Peluncuran Buku Pertanian dan Pangan, Tinjauan Kebijakan, Produksi dan Riset yang diselenggarakan Yayasan Omar Taraki di Seafast IPB Darmaga, Bogor, Jawa Barat (18/2). 

     Model pembangunan pertanian yang dinilai layak dikembangkan tersebut adalah model komunikasi interaktif yang menghasilkan keseimbangan dalam perspektif teori pertukaran (exchange theory) melalui jalur kelembagaan yang mapan didukung oleh bentuk-bentuk komunikasi yang efektif baik vertikal maupun horizontal dalam sistem sosial pertanian. “Dalam model ini harus melibatkan tokoh-tokoh lokal untuk mempercepat program, tidak hanya badan penelitian dan Dinas Pertanian. Melibatkan mereka dalam proses pengambilan putusan, pelaksanaan sampai evaluasi,” kata Tolinggi.

     Menurut hasil kajiannnya dalam buku ini, Tolinggi mengatakan bahwa pendekatan komunikasi konvergen lebih memungkinkan terjalinnya integrasi antara kepentingan nasional dengan kepentingan petani dan potensi lingkungan setempat. Pendekatan tersebut lebih menempatkan petani secara layak, keberadaan petani dengan aspek kepentingan dan kemampuannya lebih setara sehingga akan mendorong tingginya partisipasi petani dalam program-program pembangunan.

     Model komunikasi yang konvergen dan interaktif dalam program-program pembangunan seharusnya mengedepankan pendidikan untuk penyadaran. Hasil kajian Tolinggi juga menyebutkan, pembangunan pertanian berkelanjutan memerlukan suatu model yang efektif dengan jaringan komunikasi yang melembaga dalam kehidupan masyarakat, serta pengembangan perilaku petani yang efektif.

     Kegagalan pendekatan dan strategi komunikasi pembangunan dalam program pertanian pada umumnya terletak pada tingkat implementasi dimana model pendekatan dari komunikator (sumber informasi) yang keliru sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi petani dalam program tersebut, teknologi yang dikembangkan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna dan pendekatan komunikasi teknologi pertanian belum mempertimbangkan aspek lokalitas untuk meningkatkan keefektifan, efisiensi dan kecepatan prosesnya dari alih teknologi serta ketidaktepatan dalam mengemas pesan dan pemilihan saluran merupakan salah satu penyebab kegagalan penerapan teknologi oleh petani.

     Menurut Tolinggi, program pembangunan pertanian di Indonesia sejak tahun 1970-an tidak terlepas dari konstruksi model pembangunan yang bertumpu pada teori modernisasi dan westernisasi. Model ini telah banyak menuai kritikan dari para pemerhati pembangunan pertanian. Kementerian Pertanian (dulunya Deptan), menggunkan berbagai konsep dan pendekatan dalam program pembangunan pertanian dan perdesaan. Pendekatan yang digunakan umumnya terkait dengan paradigma pembangunan global yang sedang popular. Pendekatan pembangunan pertanian yang mengacu pada konsep modernisasi bertumpu pada model komunikasi linear yaitu komunikasi yang cenderung satu arah, dari atas ke bawah (top down).  Pendekatan pembangunan seperti ini lebih mengutamakan kepentingan atas (nasional) dan kurang mengembangkan perilaku masyarakat berdasarkan kesadaran masyarakat  (petani) itu sendiri.